DUGAAN BEKING OKNUM DALAM PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI DI BOGOR DISOROT, MASYARAKAT SIAPKAN LAPORAN

Hukum 16 Sep 2026 19:45 • 3 min read • 78 views • By putrasunda102311

Share berita ini

DUGAAN BEKING OKNUM DALAM PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI DI BOGOR DISOROT, MASYARAKAT SIAPKAN LAPORAN
BOGOR, JAWA BARAT ,buserinvestigasi.net— Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan masyarakat di wilayah...

BOGOR, JAWA BARAT ,buserinvestigasi.net— Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan masyarakat di wilayah Bogor, baik Kota maupun Kabupaten Bogor.

 

Sejumlah aktivitas yang diduga berkaitan dengan pembelian, pengangkutan, penimbunan, maupun penjualan kembali BBM bersubsidi menjadi perhatian masyarakat. Dugaan tersebut, antara lain, mencakup penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi, pembelian berulang, serta dugaan distribusi BBM bersubsidi di luar peruntukannya.

 

Masyarakat juga mempertanyakan dugaan adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan atau membekingi aktivitas tersebut. Namun, dugaan keterlibatan oknum aparat maupun pihak lainnya tetap memerlukan pembuktian dan verifikasi oleh aparat penegak hukum. Secara regulasi, BPH Migas

 

 menegaskan bahwa penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT), seperti solar, serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), seperti Pertalite, harus tepat sasaran dan tepat volume. BPH Migas juga memiliki mekanisme pengawasan terhadap penyalur dan dapat memberikan rekomendasi sanksi terhadap penyalur yang terbukti

 

 melakukan penyalahgunaan. Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 juga mengatur mekanisme penerbitan surat rekomendasi pembelian JBT dan JBKP. Dalam pengawasan di lapangan, BPH Migas menyebut bahwa verifikasi dapat mencakup volume, pemeriksaan lapangan, serta sarana pengawasan seperti CCTV, ATG, Flow Meter dan EDC.

 

 Pengawasan juga dapat dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat maupun informasi dari aparat penegak hukum. Karena itu, apabila ditemukan bukti adanya pembelian BBM secara tidak semestinya, pengangkutan tanpa dasar yang sah, penimbunan atau penjualan kembali yang melanggar

 

 ketentuan, masyarakat meminta aparat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila memang ditemukan bukti. MASYARAKAT SIAP MELAPORKAN Masyarakat menyatakan akan mengumpulkan bukti berupa foto dan video, nomor polisi

 

 kendaraan, lokasi SPBU, waktu pengisian, struk pembelian, serta informasi lain yang dapat membantu proses pemeriksaan. Selain kepada aparat penegak hukum, dugaan penyalahgunaan BBM juga dapat disampaikan melalui kanal pengaduan BPH Migas. BPH Migas secara resmi menyediakan Helpdesk untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM. BPH Migas juga

 

 mencantumkan layanan Helpdesk di nomor 0812-3000-0136, sementara masyarakat dapat menghubungi Pertamina 135 untuk pengaduan terkait layanan dan distribusi BBM. Jika dugaan yang dilaporkan berkaitan dengan anggota Polri, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme pengaduan resmi yang tersedia pada institusi pengawas internal Polri.

 

 Sementara apabila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan sesuai jenis perkara. MINTA PENEGAKAN HUKUM TRANSPARAN Masyarakat berharap penanganan dugaan

 

 penyalahgunaan BBM di wilayah Bogor dilakukan secara transparan dan tidak berhenti hanya pada pelaku lapangan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan pihak lain yang turut terlibat. Masyarakat juga menyatakan akan menyampaikan pengaduan kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden

 

 Republik Indonesia Prabowo Subianto, apabila mereka menilai laporan di tingkat daerah tidak memperoleh tindak lanjut yang memadai. Pengaduan tersebut diharapkan disertai bukti dan identitas pihak-pihak yang dilaporkan agar dapat diverifikasi serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

 

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut masih merupakan laporan atau tudingan masyarakat dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi dari instansi berwenang. pewarta/teamred

Related Articles

Buser Investigasi

Recent Articles

• IWO Indonesia DPD kab Sukabumi Ungkap Pola Pelanggaran K3 Massal di Dinas Pertanian Sukabumi ,Kadis dan PPK Di Pertanyakan • Danrem 043/Gatam Kunjungi Kodim 0421/Lampung Selatan, Tekankan Peran Babinsa dan Pengabdian kepada Rakyat • Penyerahan Motor Beat Hasil Temuan di Jatinegara Kaum Kembali ke Pemilik Asal Cianjur • Musim Hujan Banten Diprediksi Mundur, Pemprov Siapkan Langkah Antisipasi • Sat PJR Ditlantas Polda Banten Ringkus Dua Terduga Pelaku Penusukan Calon Penumpang Bus • Pemkab Sukabumi Matangkan Persiapan HSN 2026, Lapang Korpri Cisaat Jadi Lokasi Upacara • KAYU DIDUGA HASIL PEMBALAKAN CAGAR ALAM MOROWALI KEMBALI DITEMUKAN DI BLOK PERKEBUNAN SAWIT • DPP lembaga investigasi negara,menyoroti terkait lemahnya pengungkapan tindak pidana korupsi di wilayah Papua Barat Daya,kabupaten sorong kabupaten sorong selatan, • Penuh Keakraban, Babinsa Sukadadi Bantu Petani Panen Bawang Merah • Irjen Pol Hendra Kurniawan Resmi Jabat Kapolda Banten

Popular Articles

• Kejati Sulteng Belum Beri Titik Terang: Enam Bulan Penyelidikan, Status Hukum Wabup Parimo Masih Samar • Ketua Bumdes Desa lologolu SRG di diduga Lenyapkan Dana Bumdes TA.2025 • Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mulai tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. • Penjualan Lahan APL di Desa Tokala Atas Dipertanyakan, Pemdes Belum Berikan Klarifikasi • Masyarakat Adat Bungku Utara Pertanyakan Tindak Lanjut Hasil RDP DPRD Morut, Sengketa Lahan Eks Transmigrasi SP E Belum Temui Kepastian
← Back to Blog
Chat with us on WhatsApp