Di Mana Transparansi Berakhir dan Pertanyaan Publik Dimulai? _Penelusuran atas Inventaris SMKN 1 Bojonggede Mengarah pada Isu Tata Kelola, Dokumentasi, dan Pertanggungjawaban Aset Negara_

Buser investigasi.net 

BOGOR – 16 Juni 2026

Di tengah proses pembangunan dan penataan fasilitas pendidikan di SMKN 1 Bojonggede, perhatian publik kini tidak lagi terfokus pada keberadaan sejumlah inventaris sekolah yang disebut telah keluar dari lingkungan sekolah. 

Sorotan justru berkembang ke arah yang lebih substansial, yakni mengenai tata kelola aset negara, kelengkapan dokumentasi administrasi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang wajib dijalankan dalam setiap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam upaya memperoleh informasi yang berimbang, awak media telah mendatangi pihak sekolah dan melakukan komunikasi langsung dengan pihak yang disebut menjalankan fungsi kehumasan, yakni Ibu Hanif, serta meminta penjelasan dari Wawan Budiarto, humas SMK N 1 bojong gede. terkait berbagai pertanyaan yang berkembang mengenai status inventaris sekolah yang diduga telah dilepas atau tidak lagi berada di lingkungan sekolah.

Namun hingga saat ini, keterangan yang diperoleh dinilai belum memberikan penjelasan yang substantif terhadap sejumlah pertanyaan mendasar yang menjadi perhatian publik. Belum terdapat uraian yang menjelaskan secara komprehensif mengenai mekanisme penghapusan aset, keberadaan panitia yang bertanggung jawab, dasar administrasi yang digunakan, identitas pihak penerima barang, maupun alur pertanggungjawaban hasil penjualan apabila transaksi tersebut memang pernah dilakukan.

Situasi tersebut membuat pertanyaan publik justru semakin menguat. Masyarakat kini menantikan kejelasan mengenai apakah inventaris yang tidak lagi berada di lingkungan sekolah tersebut masih tercatat sebagai aset daerah, telah melalui proses penghapusan sesuai ketentuan, atau telah dialihkan kepada pihak tertentu melalui mekanisme yang sah.

Di sisi lain, berbagai kalangan menilai bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai urusan internal sekolah semata. Inventaris pendidikan yang berasal dari anggaran negara pada hakikatnya merupakan aset publik yang pengelolaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Karena itu, perhatian masyarakat kini tertuju pada sejumlah dokumen yang dianggap menjadi dasar utama untuk menjelaskan seluruh rangkaian proses tersebut. 

Di antaranya adalah Surat Keputusan Panitia Penghapusan, Surat Keputusan Panitia Penjualan atau Pelelangan, berita acara pemeriksaan barang, berita acara penghapusan aset, daftar inventaris yang dilepas, dokumen F1, dokumen penilaian barang, hingga bukti penyetoran hasil penjualan apabila memang terdapat proses pelepasan aset yang menghasilkan penerimaan negara atau daerah.

Pertanyaan lain yang hingga kini belum memperoleh jawaban jelas adalah siapa pihak yang menerima atau membeli inventaris tersebut, siapa ketua panitia yang bertanggung jawab atas prosesnya, siapa pejabat yang memberikan persetujuan, serta ke rekening mana hasil penjualan disetorkan apabila transaksi tersebut benar terjadi.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, transparansi bukan hanya instrumen administratif, melainkan fondasi utama untuk menjaga integritas lembaga publik. Keterbukaan informasi menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap aset negara dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Atas dasar itu, awak media pada 17 Juni 2026 berencana kembali meminta klarifikasi secara menyeluruh kepada pihak SMKN 1 Bojonggede. Permintaan tersebut tidak dimaksudkan untuk membangun asumsi atau kesimpulan prematur, melainkan sebagai bagian dari upaya memperoleh penjelasan resmi yang utuh mengenai seluruh proses pengelolaan inventaris yang kini menjadi perhatian masyarakat.

Publik menilai bahwa penjelasan terbuka dari pihak sekolah akan menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang sekaligus menunjukkan bentuk pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat sebagai pemilik sesungguhnya dari aset publik tersebut.

Hingga laporan ini disusun, berbagai pertanyaan mengenai status inventaris, dasar administrasi, identitas pihak penerima barang, keberadaan panitia, dokumen F1, serta alur penyetoran hasil penjualan masih menunggu penjelasan resmi dari pihak yang berwenang.

Karena pada akhirnya, yang sedang dipertanyakan bukan sekadar keberadaan meja, kursi, atau perlengkapan sekolah yang berpindah tempat. Yang menjadi perhatian publik adalah bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola aset negara dijalankan di tengah proses pembangunan sebuah institusi pendidikan.

© AM. NEWS 2026. All Rights Reserved