BPH Migas Diminta Segera Audit SPBU 34-16 303 Jampang di Kecamatan Kemang Terkait Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Terkini 18 Aug 2026 18:24 • 2 min read • 127 views • By putrasunda102311

Share berita ini

BPH Migas Diminta Segera Audit SPBU 34-16 303 Jampang di Kecamatan Kemang Terkait Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
KEMANG ,buserinvestigasi.net— Menyusul terungkapnya praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite serta adanya duga...

KEMANG ,buserinvestigasi.net— Menyusul terungkapnya praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite serta adanya dugaan pemberian imbalan kepada petugas pengisian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jampang, Kecamatan Kemang,

 

pihak terkait mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan mendalam terhadap operasional SPBU tersebut. Desakan ini muncul sebagai langkah mendesak guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran BBM bersubsidi serta menelusuri kemungkinan adanya kelalaian maupun pelanggaran yang terjadi di lokasi.

 

Sebelumnya, aparat penegak hukum berhasil mengamankan tiga orang pelaku yang diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi dengan menggunakan sepeda motor merk Thunder. Dalam operasi tersebut, petugas menyita barang bukti berupa tiga unit sepeda motor dan empat jerigen, di mana dua di antaranya berisi penuh Pertalite yang diduga diisi di SPBU Jampang.

 

Saat pemeriksaan, para pelaku mengakui secara rutin memberikan uang tip sebesar Rp5.000 kepada petugas operator setiap kali melakukan pengisian, dengan maksud agar diperbolehkan mengisi BBM dalam jumlah berlebih dan memindahkannya ke dalam jerigen — yang bukan

 

 merupakan tangki bahan bakar kendaraan. Fakta pemberian imbalan ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran prosedur operasional serta kerja sama yang merugikan negara dan menghambat penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak. Oleh karena itu, audit yang dilakukan BPH Migas diharapkan dapat mencakup antara lain: catatan transaksi pengisian harian,

 

 kepatuhan petugas terhadap batas pengisian per kendaraan, pengawasan internal yang diterapkan di lokasi, serta peran manajemen SPBU dalam memastikan berjalannya ketentuan distribusi BBM bersubsidi. Kepala Satuan Penindakan setempat

 

 menyatakan, keterlibatan pihak pengelola SPBU dalam dugaan praktik ini menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut. "Audit dari lembaga berwenang seperti BPH Migas sangat dibutuhkan untuk mengungkap sejauh mana pelanggaran ini terjadi, apakah hanya melibatkan petugas operator tertentu atau merupakan kelalaian dari manajemen pengelola,"

 

Hasil audit diharapkan dapat menjadi dasar penentuan langkah lanjutan, mulai dari pemberian sanksi administratif, pembatasan kuota BBM, hingga pencabutan izin operasional apabila terbukti terjadi pelanggaran yang disengaja dan sistematis. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat menjadi peringatan bagi seluruh pengelola SPBU di wilayah lainnya agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

 

BPH Migas diharapkan segera menindaklanjuti desakan ini dengan mengirimkan tim pemeriksa ke lokasi guna memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia dan tersalurkan secara tepat sasaran bagi masyarakat luas.

Related Articles

Buser Investigasi

Recent Articles

• IWO Indonesia DPD kab Sukabumi Ungkap Pola Pelanggaran K3 Massal di Dinas Pertanian Sukabumi ,Kadis dan PPK Di Pertanyakan • Danrem 043/Gatam Kunjungi Kodim 0421/Lampung Selatan, Tekankan Peran Babinsa dan Pengabdian kepada Rakyat • Penyerahan Motor Beat Hasil Temuan di Jatinegara Kaum Kembali ke Pemilik Asal Cianjur • Musim Hujan Banten Diprediksi Mundur, Pemprov Siapkan Langkah Antisipasi • Sat PJR Ditlantas Polda Banten Ringkus Dua Terduga Pelaku Penusukan Calon Penumpang Bus • Pemkab Sukabumi Matangkan Persiapan HSN 2026, Lapang Korpri Cisaat Jadi Lokasi Upacara • KAYU DIDUGA HASIL PEMBALAKAN CAGAR ALAM MOROWALI KEMBALI DITEMUKAN DI BLOK PERKEBUNAN SAWIT • DPP lembaga investigasi negara,menyoroti terkait lemahnya pengungkapan tindak pidana korupsi di wilayah Papua Barat Daya,kabupaten sorong kabupaten sorong selatan, • Penuh Keakraban, Babinsa Sukadadi Bantu Petani Panen Bawang Merah • Irjen Pol Hendra Kurniawan Resmi Jabat Kapolda Banten

Popular Articles

• Kejati Sulteng Belum Beri Titik Terang: Enam Bulan Penyelidikan, Status Hukum Wabup Parimo Masih Samar • Ketua Bumdes Desa lologolu SRG di diduga Lenyapkan Dana Bumdes TA.2025 • Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mulai tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. • Penjualan Lahan APL di Desa Tokala Atas Dipertanyakan, Pemdes Belum Berikan Klarifikasi • Masyarakat Adat Bungku Utara Pertanyakan Tindak Lanjut Hasil RDP DPRD Morut, Sengketa Lahan Eks Transmigrasi SP E Belum Temui Kepastian
← Back to Blog
Chat with us on WhatsApp