AKTIPIS NURULLAH NILAI RUU POLRI LUKA JIWA REPORMASI 1998

Terkini 11 Jun 2026 15:33 • 3 min read • 20 views • By admin

Share berita ini

AKTIPIS NURULLAH NILAI RUU POLRI LUKA JIWA REPORMASI 1998
JAKARTA BUSERINVESTIGASI.NET– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, tokoh pers nas...

JAKARTA BUSERINVESTIGASI.NET– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, tokoh pers nasional dan aktivis Reformasi 1998,

 

 menilai kesepakatan pemerintah dan DPR RI mempertahankan ketentuan penugasan anggota Polri aktif di jabatan luar institusi dalam RUU Polri merupakan langkah mundur yang melukai semangat dan hasil perjuangan Reformasi 1998. Seperti

 

 diketahui, dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut disepakati bahwa anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan di kementerian, lembaga negara, maupun ditugaskan langsung oleh Presiden. Ketentuan ini

 

 dianggap bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 yang mewajibkan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu sebelum memangku jabatan di luar lingkungan kepolisian.

 

 Pemerintah beralasan akan mengatur teknisnya melalui Peraturan Pemerintah agar tetap selaras peraturan yang berlaku. “Reformasi 1998 berdarah-darah menuntut pemisahan fungsi militer dan kepolisian, serta menegaskan bahwa

 

 penyelenggaraan negara harus dijalankan oleh unsur sipil. TAP MPR VII Tahun 2000 adalah tonggak penting yang memastikan Polri fokus pada tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak terlibat dalam kekuasaan politik atau birokrasi pemerintahan,” tegas Nurullah RS, Kamis

 

 (11/6/2026). Ia menegaskan, membuka kesempatan anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar institusi berarti mengembalikan praktik yang dulu diperjuangkan untuk diakhiri. “Ini ibarat membuka kembali pintu yang sudah kita tutup rapat-rapat. Jika anggota Polri aktif bisa

 

 duduk di kementerian, lembaga, atau ditugaskan sesuka Presiden, maka di mana batas antara fungsi keamanan dan kekuasaan eksekutif? Ini berpotensi menciptakan kekuasaan ganda dan melemahkan pengawasan,” ujarnya. Menurut Ketum PWDPI, ketentuan ini berisiko besar

 

 merusak prinsip netralitas Polri. “Ketika aparat keamanan bisa ditempatkan di posisi strategis pemerintahan, maka dikhawatirkan mereka tidak lagi independen dalam menjalankan tugasnya. Polri bisa dianggap sebagai alat kekuasaan, bukan pengayom dan pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan pendapat atau kepentingan politik,” jelasnya. Ia juga

 

 mempertanyakan alasan teknis yang dikemukakan. “Jika memang dibutuhkan keahlian tertentu, mengapa tidak menggunakan tenaga ahli sipil atau anggota yang sudah pensiun dan melepaskan statusnya sebagai polisi aktif? Dengan tetap mempertahankan status

 

 keanggotaan, berarti masih ada rantai komando yang bisa memengaruhi sikap dan keputusan mereka,” tegasnya. Nurullah RS menilai janji pemerintah untuk mengatur teknis melalui Peraturan Pemerintah tidak cukup

 

 menjamin keamanan sistem. “TAP MPR adalah ketetapan tertinggi hasil kesepakatan bersama pasca-reformasi. Jika substansinya diubah lewat undang-undang yang kemudian diserahkan pengaturannya ke peraturan yang lebih rendah, itu sama saja melemahkan landasan demokrasi yang sudah dibangun susah payah,” katanya. Ia

 

 mengingatkan kembali tujuan utama Reformasi 1998: mewujudkan supremasi sipil, pemisahan fungsi kekuasaan, dan mencegah kembalinya sistem yang sentralistis dan otoriter. “RUU ini justru berjalan

 

 berlawanan arah. Kita tidak ingin sejarah berulang, di mana kekuasaan keamanan bercampur dengan kekuasaan politik sehingga ruang demokrasi menyempit dan hukum bisa diatur sesuai keinginan penguasa,” tandasnya. Ketum PWDPI mendesak DPR dan pemerintah untuk meninjau kembali

 

 kesepakatan tersebut. “Cabut pasal yang memungkinkan penugasan Polri aktif di luar institusi. Kembalikan pada prinsip yang sudah disepakati bersama: jika ingin mengabdi di bidang lain, lepaslah status keanggotaan terlebih dahulu agar tidak ada benturan kepentingan dan netralitas tetap terjaga,” tegasnya. Ia juga meminta agar

 

 pembahasan RUU Polri dibuka seluas-luasnya untuk masukan publik, bukan hanya disepakati secara tertutup. “Ini menyangkut masa depan demokrasi dan keamanan negara. Jangan sampai undang-undang yang seharusnya memperkuat peran Polri justru menjadi alat untuk mengembalikan praktik-praktik yang sudah ditolak rakyat sejak reformasi,” pungkasnya. (Humas DPP PWDPI).

 

Related Articles

Buser Investigasi

Recent Articles

• WTP BUKAN CAP KEBERHASILAN MUTLAK, JANGAN JADI TAMENG PENYIMPANGAN • Sabtu, 13 Juni 2026 Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya • PANGDAM III/SILIWANGI PIMPIN UPACARA HUT KE-67 MENWA MAHAWARMAN JAWA BARAT TAHUN 2026. • Satukan Langkah, Jaga Kredibilitas Organisasi, Ketum PWDPI : Jangan Terbawa Arus Politik Global Tegakkan Independensi • Diduga Ada Penyalahgunaan BBM Jenis Solar, Warga Minta Aparat dan Instansi Terkait Menindaklanjuti • Insiden Kericuhan di Desa Sukajaya Berujung Laporan ke Polres Bogor • Sekjen LSM Elang Mas Kota Gunungsitoli Desak Tuntas Kasus kematian Agnis Jance Zebua, minta aparat beri Kepastian huku • Jumat, 12 Juni 2026 Wamendagri Bima: Sekretariat DPRD Berperan Jaga Harmoni Pemerintahan Daerah • siapa Pembeli Inventaris Sekolah? Dugaan Penjualan Aset SMKN 1 Bojonggede Disorot Media masih menelusuri pihak pemborong yang diduga membeli barang inventaris sekolah, sementara publik mendesak adanya klarifikasi dan pemeriksaan dari instansi terkait. • Ketum PWDPI Pertanyakan 12 Kali WTP Beruntun Provinsi Lampung : Apa Benar Bebas Masalah

Popular Articles

• Kejati Sulteng Belum Beri Titik Terang: Enam Bulan Penyelidikan, Status Hukum Wabup Parimo Masih Samar • Ketua Bumdes Desa lologolu SRG di diduga Lenyapkan Dana Bumdes TA.2025 • Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mulai tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. • Kapolsek Gunungsitoli Alo'oa IPDA PONIMAN LASE, S.I.P. Menghadiri Pertemuan di Desa Loloanaa Lolomoyo Kec. Gunungsitoli Utara. • Dugaan Penjualan Lahan Kawasan Hutan di Desa Opo Dilaporkan ke KPH, Mantan Kades Beri Klarifikasi
← Back to Blog
Chat with us on WhatsApp