Audit Bisa Diatur, WTP Bisa Dibeli, Ketum PWDPI : Indonesia Sudah Dalam Darurat Korupsi Yang Menggurita

Terkini 12 Jun 2026 10:02 • 4 min read • 31 views • By admin

Share berita ini

Audit Bisa Diatur, WTP Bisa Dibeli, Ketum PWDPI : Indonesia Sudah Dalam Darurat Korupsi Yang Menggurita
JAKARTA buserinvestigasi.net – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menyatakan ke...

JAKARTA buserinvestigasi.net – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menyatakan keprihatinan sekaligus

 

 kemarahan mendalam menyusul terungkapnya skandal Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjaring oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta jaringannya. Terbukti bahwa hasil audit, temuan

 

 penyimpangan, hingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ternyata bisa diperjualbelikan dengan harga yang disepakati, bahkan disertai istilah "pasukan" yang dikondisikan untuk memuluskan transaksi gelap tersebut. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini semakin

 

 memperkuat keyakinan bahwa Indonesia sudah masuk dalam masa darurat korupsi, di mana praktik jahat ini telah menggurita hingga ke lembaga pengawas sekalipun. Seperti diungkapkan KPK, skandal ini bermula dari

 

 temuan penyimpangan keuangan yang cukup besar di Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. Alih-alih diperbaiki, justru dijalankan negosiasi hitam dengan tarif Rp1,6 miliar untuk menghapus temuan tersebut. Disita barang

 

 bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan satu unit mobil mewah Mitsubishi Pajero Sport milik makelar. Diduga WTP hanya untuk alat untuk membungkus pemerasan. KPK juga menegaskan akan terus

 

 menelusuri jaringan yang lebih luas, termasuk oknum yang disebut sebagai "pasukan" di lingkungan BPK. “Ini adalah bukti nyata bahwa korupsi di negara kita sudah tidak bisa dianggap remeh, ia telah menggurita,

 

 menjalar ke berbagai lapisan, bahkan menembus lembaga yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir. Jika BPK yang diberi amanat mengawasi justru bisa diatur, dibeli, dan

 

 dijadikan ladang bisnis, maka jelaslah bahwa Indonesia sudah berada dalam darurat korupsi yang membutuhkan penanganan luar biasa,” tegas Nurullah RS, Jumat (12/6/2026). Ia

 

 menjelaskan bahwa korupsi tidak lagi hanya terjadi di tingkat pelaksana proyek, melainkan telah merambah ke sistem pengawasan itu sendiri. “Kalau temuan korupsi bisa dihapuskan dengan uang, kalau laporan keuangan bisa direkayasa, berarti kita sedang menghadapi musuh yang sudah ada di dalam

 

 benteng. Ini bukan lagi masalah individu, tapi penyakit sistemik yang sudah mengakar kuat,” ujarnya. Predikat WTP yang selama ini dianggap sebagai simbol kebersihan pengelolaan keuangan, menurutnya kini

 

 maknanya berubah total. “Dulu WTP dibanggakan, sekarang justru menjadi pertanyaan, apakah ini hasil kerja jujur atau sudah dibayar lunas? Ini merusak kepercayaan publik secara

 

 mendasar dan menunjukkan betapa luasnya jangkauan korupsi yang telah menggurita,” tambahnya. Ketum PWDPI menyoroti penggunaan istilah "mempersiapkan pasukan" yang disebutkan dalam transkrip negosiasi. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Titin Rita

 

 Lestari yang sudah ditangkap bukanlah satu-satunya pelaku, melainkan bagian dari jaringan yang terstruktur dan terorganisir. “Kalau ada istilah 'pasukan', berarti ada struktur, ada komando, ada orang yang lebih tinggi yang mengatur. Ini ciri khas korupsi yang sudah menggurita, tidak berjalan sendirian, tapi

 

 memiliki jaringan yang saling melindungi. Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada staf atau ketua tim saja, sementara yang memberi perintah dan menikmati bagian terbesar tetap aman di tempatnya. KPK harus berani menelusuri sampai ke tingkat pimpinan jika memang ada

 

 keterlibatan,” tegasnya. Ia juga mempertanyakan apakah praktik serupa hanya terjadi di Muara Enim atau sudah merambah ke daerah lain. “Kalau satu tempat sudah terbongkar, sangat mungkin di tempat lain juga terjadi hal yang sama dengan modus yang berbeda. Korupsi yang menggurita tidak akan

 

 berhenti di satu titik saja. KPK harus membuka pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan daerah yang mendapat WTP namun kemudian ditemukan kasus korupsi besar-besaran,” ujarnya. Nurullah RS menegaskan bahwa status darurat korupsi

 

 menuntut tanggapan yang juga luar biasa. “Selama ini kita hanya menangani kasus per kasus, tapi korupsi justru makin meluas. Ketika sudah sampai ke lembaga pengawas, berarti pendekatan biasa tidak cukup lagi. Kita butuh langkah tegas untuk memutus rantai jaringan yang telah menggurita ini,” katanya. Ia

 

 meminta pemerintah, DPR, dan seluruh elemen bangsa bersatu menghadapi situasi ini. “Evaluasi total sistem pengawasan, perketat mekanisme penugasan, putuskan hubungan yang

 

 memungkinkan percaloan, dan berikan sanksi seberat-beratnya tanpa pandang pangkat atau kedudukan. Jangan biarkan lembaga mulia ini terus dicemarkan, dan jangan biarkan korupsi yang telah menggurita ini terus memakan habis kekayaan negara dan hak rakyat,”tegasnya. Ketum PWDPI mengapresiasi langkah KPK yang berani

 

 menindak oknum di lingkungan BPK. Namun ia mengingatkan agar penyelidikan tidak berhenti di tengah jalan, apalagi dalam situasi darurat seperti ini. “Masyarakat menunggu hasilnya. Bongkar seluruh jaringan, telusuri aliran uang sampai ke pemilik

 

 akhirnya, sita seluruh harta yang didapat dari hasil korupsi, dan tuntut di pengadilan agar menjadi pelajaran. Jangan biarkan ada kesan bahwa membayar bisa membuat masalah hilang. Di tengah darurat korupsi yang sudah menggurita ini, keadilan harus ditegakkan seberat-

 

beratnya agar rakyat kembali percaya bahwa masih ada harapan untuk menyelamatkan keuangan negara,” pungkasnya. (Humas DPP PWDPI) Foto : Istimewa.

Related Articles

Buser Investigasi

Recent Articles

• Minggu, 28 Juni 2026 Mendagri: Atambua Miliki Jejak Sejarah sebagai Penghubung Australia dan Eropa pada Awal Era Penerbangan • Senin, 29 Juni 2026 Ketum TP Posyandu Apresiasi Langkah Belu Mulai Registrasi Posyandu 6 SPM • Gebyar Boash Waterpark 2026: Hujan Doorprize Menanti! • 40 Siswa SMAN 7 Bogor Berpartisipasi Dalam Helaran HJB ke-544 • Masyarakat Adat Bungku Utara Pertanyakan Tindak Lanjut Hasil RDP DPRD Morut, Sengketa Lahan Eks Transmigrasi SP E Belum Temui Kepastian • Wali Kota Harus Lebih Banyak Memimpin dari Ruang Strategis daripada Sering Memegang Sapu. • Diduga lemahnya pengawasan,warga soroti peredaran obat keras Golongan G • Business Matching Program Makanan Bergizi Gratis Digelar di Siantar-Simalungun • Ribuan Warga Semarakkan Gebyar 10 Muharram 1448 H di Kecamatan Cigombong • Pemerintah Resmi Luncurkan Polling Pemilihan Logo HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Libatkan Masyarakat untuk Pertama Kalinya

Popular Articles

• Kejati Sulteng Belum Beri Titik Terang: Enam Bulan Penyelidikan, Status Hukum Wabup Parimo Masih Samar • Ketua Bumdes Desa lologolu SRG di diduga Lenyapkan Dana Bumdes TA.2025 • Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mulai tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. • Sengketa Lahan Sawit di Desa Woomparigi Tak Kunjung Selesai, Warga Nilai Kades Terus Ulur Waktu • Kapolsek Gunungsitoli Alo'oa IPDA PONIMAN LASE, S.I.P. Menghadiri Pertemuan di Desa Loloanaa Lolomoyo Kec. Gunungsitoli Utara.
← Back to Blog
Chat with us on WhatsApp